November 29, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

Energi dan Krisis

Pengelolaan energi yang zig zag dan sembrono tak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan yang di anut oleh pemerintah. Paradigma manfaat dan mengesampingkan pengelolaan energi berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah ternyata menyebabkan banyak masalah di negeri ini. Al-Qur’an dan Sunah secara tegas menyatakan energi merupakan kepemilikan umum. Umatlah pemilik sesungguhnya dari Sumber energi, sementara negara hanya sebagai pengelola saja. Karena merupakan kepemilikan umum, maka diharamkan bagi swasta untuk menguasainya, karena itu berarti menghalangi umat mendapatkan haknya.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, api, dan padang gembalaan.” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah) Pada prinsipnya, negara hanya menarik biaya dari masyarakat sebesar biaya produksi, transportasi, dan litbang dari produk energi yang dihasilkan. Namun, negara boleh-boleh saja mengambil keuntungan dari harga produk energinya, dengan catatan tidak memberatkan dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk lain.

Karena itu menurut Islam, Negara harus benar-benar memprioritaskan pengelolaan energi nasional khususnya bagi rakyat kecil.
Negara harus berani menegosiasikan ulang kontrak-kontrak migas terhadap kepentingan pemodal asing yang didukung oleh negara-negara Kapitalis yang merugikan bangsa ini. Politik energi nasional saat ini harus dikendalikan oleh pemerintah Indonesia secara penuh dan berdaulat.

Kedaulatan dan ketahanan energi merupakan kewajiban dalam Islam. Ketiadaan kedaulatan energi, yang di antaranya disebabkan penguasaan asing terhadap Sumber energi, akan sangat mengancam kedaulatan negara.

Wallohu a’lam

Bagikan Yok!
BACA JUGA :   Refleksi Diri: Serakah vs Qonaah