Oktober 26, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

Skandal Pandora Papers

Nama-nama yang tertera di Pandora Papers menambah jumlah skandal yang menimpa negeri ini. Apapun motif dan tujuan, sebuah perusahaan-perusahaan sayap bebas pajak minimal bisa disebut sebagai tindakan asusila.

Pandora Papers merupakan hasil penelitian International Consortium of Journalist Investigative (ICJI) di Washington, mengungkap borok para pejabat yang memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat di negara itu, dengan mengeruk banyak hasil dari korupsinya, penggelapan pajaknya, dan lain-lain. Mengarahkan atau melaporkannya ke negara-negara yang memang bebas pajak. Pandora Papers juga memuat konten rahasia tentang 14 perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Di saat otoritas keuangan negeri ini sibuk meningkatkan pendapatan dengan berkreasi menciptakan varian baru pajak tanpa mempedulikan lagi beban pajak yang ditanggung rakyat, dan sudah sampai taraf memeras hak milik rakyat hingga tetes terakhir keringat mereka. Konglomerat-konglomerat negeri ini justru sibuk menyembunyikan hartanya pada perusahaan cangkang yang didirikan di negara lain.

Kalau kita cermati lebih lanjut, motif mendirikan perusahaan cangkang (Shell Corporation) di daerah surga pajak berbeda-beda, di antaranya :

Pertama, konglomerat yang murni hanya ingin menghindari pajak terlalu tinggi, usaha yang mereka lakukan jelas legal, namun mereka tidak ingin membayar pajak terlalu tinggi. Dalam persepsi mereka, mencari harta dengan usaha dan keringat sendiri, setelah sukses negara datang melihatnya mau memalak. Dulu, waktu susah waktu merintis, berkeringat, banting tulang, negara bantu apa.

Mereka memanfaatkan sistem offshore yang ada di dalam perusahaan cangkang. Sistem itu memungkinkan mereka mendapatkan layanan pajak yang sangat rendah.
Bisa di katakan kelompok pertama hanya ingin menikmati kerja kerasnya, menikmati hasil keringatnya, menikmati hasil usaha tanpa gangguan dengan berbagai macam pajak yang di buat oleh negara.

BACA JUGA :   Cerpen: Perempuan Merah

Kedua, kelompok mafia, mulai dari para koruptor, pengedar narkoba, penjahat berdasi dan macam-macamnya. Mereka bukan hanya sekedar menghindari pajak, tapi juga melakukan cuci uang agar tetap terlihat bersih.

Apalagi setelah dicipta kondisikan kebijakan Tax Amnesti (Pengampunan Pajak). Setelah itu, harta dari bisnis jahat, harta korupsi, harta karun, harta kejahatan berdasi dan macam-macamnya dari perusahaan cangkang tadi masuk program Tax Amnesti, baik dengan cukup deklarasi atau repatriasi, maka hartanya menjadi legal, bersih kinclong.

Ketiga, kelompok atau tepatnya beberapa saja, orang yang bikin perusahaan cangkang hanya ingin eksis dan tahu bagaimana mekanismenya. Mereka, hanya butuh USD 3000 atau Rp.30 jutaan agar punya perusahaan cangkang.
Kelompok ketiga ini benar-benar punya cangkang, namun tidak ada isinya.

Sebagian besar penguasa, terkategori di kelompok dua. Mereka ini, patut diduga membuat perusahaan cangkang untuk mencuci bisnis haram mereka termasuk uang haram dari korupsi, atau setidaknya enggan membagikan rezeki dengan membayar pajak kepada negara.

Problematika bukan masalah penguasa dan pejabat yang bertindak hanya sebagai penjahat, tetapi problematika paradigma kepemimpinan yang dipakai adalah paradigma kepemimpinan dengan manfaat dan sekuler. Andai kata paradigma yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paradigma kepemimpinan Al-Qur’an dan Sunah, hal-hal yang merugikan kehidupan rakyat tidak akan terjadi. Karena Islam menjadikan jabatan dan kekuasaan adalah amanah untuk mengurus sekaligus melindungi rakyatnya.

Dalam Islam, para pejabat haram membuat kebijakan yang merugikan bangsa dan rakyat. Imam Syafi’i berfatwa bahwa “barang siapa yang memiliki kekayaan setelah menjadi pejabat maka sebenarnya dia adalah pencuri”. Bahkan melalui penerapan seluruh aturan Islam, menutup celah bagi pihak manapun untuk merugikan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Bagikan Yok!
%d blogger menyukai ini: