Oktober 20, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

Kumpulan Soal PKN Kelas 11 SMK Bagian 2

Jawab:
a. kekuasaan suatu Negara sebenarnya berada ditangan rakyat atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maksudnya, pengambilan keputusan dilakukan atas persetujuan rakyat.
b. masing-masing orang bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, beda pendapat, dan tidak ada paksaan. Maksudnya, setiap orang diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat secara beba, mandiri, dan sesuai pertimbangan hati nuraninya.

Jelaskan makna budaya demokrasi!
Jawab:
Budaya demokrasi adalah pola piker, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerja sama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan dan kompromi.
Jelaskan prinsip-prinsip budaya demokrasi!
Jawab:
Adanya jaminan hak asasi manusianya, merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir merupakan anugerah Tuhan YME yang tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara.
Persamaan kedudukaan di depan hukum, agar tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan, siapapun yang melanggar hukum harus mendapat sanksi menurut hukum yang berlaku, dan sebaliknya.
Pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul, beroposisi, berserikat dan mengeuarkan pendapat.
Pengawasan atau control rakyat terhadap pemerintah, melalui demokrasi itu sendiri.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi, agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan sewenang-wenang terhadap masyarakat.
Adanya saran atau kritik rakyat terhadap kinerja pemerintah melalui media massa sebagai alat penyalur aspirasi rakyat.
Pemilihan umum yang bebas dan jujur serta adil.
Adanya kedaulatan rakyat
Jelaskan perbedaan antara demokrasi liberal, demokrasi komunis dan demokrasi pancasila!
Jawab:
No
Berdasarkan
Demokrasi Liberal
Demokrasi Komunis
Demokrasi Pancasila

1.
Kebebasan individu
Sangat menekankan kebebasan atau kemerdekaan individu.
Setiap individu tidak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu dan harus menurut kepada pemerintah.
Sangat menjunjung tinggi kebebasan individu.

2.
HAM
Selalu dipertahankan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang fundamental.
Mengabaikan hak asasi, tidak memiliki hak milik dan tidak memiliki kebebasan seperti yang diinginkan dan harus melakukan apa yang diperintahkan pemimpin (pemerintah).
Adanya penghargaan terhadap HAM.

3.
Sistem monopartai
Tidak menggunakan system monopartai tetapi system multipartai yang lebih menampakkan sifat instabilitas.
Menggunakan system monopartai dan menghalalkan segala cara dalam mempertahankan kekuasaan mono partai.
Tidak menganut system monopartai.

4.
Agama
Menurut pemahaman mereka agama adalah urusan masyarakat, sedangkan Negara adalah urusan pemerintah.
Tidak mengakui adanya Tuhan karena ketakutan mereka kepada Tuhan hanya semu belaka.
Berlaku untuk semua lapis masyarakat berarti masyarakat bebas memilih agamanya.

5.
Sistem pemerintahan
Dalam system pemerintahan terbagi atas beberapa kekuasaan yaitu kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
Dominasi partai tunggal. Partai polotik adalah pemerintahan yang mendominasi kehidupan bernegara.
Dalam system pemerintahan terbagi atas beberapa kekuasaan yaitu legislative, eksekutif, yudikatif dan eksaminatif.

BACA JUGA :   Cerita Cintaku : Pria Paling Menyebalkan di Seluruh Dunia

6.
Pengambilan keputusan
Dilakukan secara langsung melalui voting.
Semua keputusan diputuskan oleh pemerintah mendomisili kehidupan bernegara.
Setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

7.
Kehidupan sosial
Struktur social selalu berusaha untuk mewujudkan tegaknya demokrasi dan tumbuhnya system kediktatoran.
Menonjolkan kesosialan merupakan mementingkan kepentingan bersama.
Didasari sikap gotong royong.

8.
Pemilu
Mengusahkan didalm negaranya suatu pemilihan umum yang berasas luber sehingga pergantian pemerintahaan berjalan secara normal.
Karena tidak mengghargi keberadaan kebebasan individu maka tidak diadakan pemilu.
Melakun pemilu dengan menganut asas luberjurdil.

Jelaskan pengertian masyarakat madani dan sebutkan ciri-cirinya!
Jawab:
Masyarakat madani atau civil society adalah suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemanidrian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
Ciri-ciri:
Menjunjung tinggi moralitas
Organisasi kemasyarakatan
Free public sphere
Demokrasi
Pluralisme
Toleran
Keadilan sosial
Jelaskan proses menuju masyarakat madani!
Jawab:
Proses menuju masyarakat madani di Indonesia secara historis sudah muncul sejak masyarakat Indonesia mengenal pendidikan modern, system kapitalisme dan modernisasi. Sejak Indonesia merdeka, semangat civil society semakin memuncak sejak munculnya organisasi-organisasi tahun 1950-an dan terselenggaranya pemilu tahun 1955. Selanjutnya perjalanan sejarah masuk Orde Lama yang kemudian diganti masa Orde Baru sehingga upaya menuju civil society hamper tidak ada. Bahkan orde baru cenderung otoriter dan memperkuat penguasa dalam melakukan KKN. Kemudia era reformasi bergulir, semangat civil society kembali muncul mulai Presiden B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baik periode I dan II sampai sekarang ini.
Sebutkan hambatan-hambatan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani!
Jawab:
Belum tertanam jiwa kemandirian bangsa Indonesia
Kurang kesadaran pada hukum yang berlaku
Masih rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara
Masih kurangnya perangkat negara
Masih kurangnya SDM bila dibandingkan dengan negara lain
Sentralisme menuju lokalisme
Pluralisme menuju rasisme
Elitisme mdan komunalisme
Jelaskan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani!
Jawab:
Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian dengan adanya bapak angkat perusahaan.
Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan social.
Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan.
Mengembangkan media komunikasi politik diberbagai lingkungan
Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip demokrasi pancasila!
Jawab:
Kedaulatan di tangan rakyat
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Pemerintahan berdasarkan hukum/konstitusi
Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Pengambilan keputusan atas musyawarah
Adanya partai politik dan organisasi social politik
Pemilu yang demokratis
Sebutkan keunggulan-keunggulan demokrasi pancasila!
Jawab:
Adanya jaminan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
Menjunjung tinggi hak asasi dan demokrasi setiap warga negara dan penggunaannya diabdikan untuk kepentingan masyarakat dan negara serta mendahulukan kepentingan bersama.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan keputusan yang diambil berdasarkan kehendak rakyat.
Sistem kepartaian hidup subur karena dalam negara demokrasi partai politik berfungsi untuk mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat.
Kelompok minoritas diakui keberadaannya dan berhak mendapatkan perwakilan di dalam lembaga politik/pemerintahan.
Berikan contoh perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan (masing-masing 3):
Keluarga
Sekolah
Masyarakat
Negara
Jawab:
Keluarga
Bersama dalam mengambil keputusan
Saling percaya
Mematuhi aturan dalam keluarga
Menghargi kebebasan masing – masing asal tidak merusak keharmonisan keluarga
Sekolah
Memtuhi peraturan sekolah
Menghargai perbedaan
Tidak diskriminatif terhadap teman
Masyarakat
Menentukn pemimpin dengan cara pemilian yang melibatkan masyarakat
Ada kepercayaan akan persamaan hak
Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama
Negara
Mengikuti pemilu
Menyatakan pendapat untuk membangun pendapat umum
Berpandangan, bersikap, berperilaku anti KKN

BACA JUGA :   Antara Cinta Dan Benci Yang Ada

Bandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi!
Jawab:
Masa Orde Lama (5 juli 1959 – 1966)
Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 1998)
Masa Revormasi (1998 – Sekarang)

Demokrasi Terpimpin
Terjadinya perubahan tatanan yang menjurus pada pemusatan kekuasaan
Penyimpangan yang terjadi diantaranya :
Menafsirkan Pancasila secara terpisah, dalam kesatuan bulat dan utuh
Pengangkatan presiden seumur hidup dan banyaknya jabatan yang rangkap
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955
Konsep pancasila berubah menjadi konsep nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis)
Bergesernya makna demokrasi terpimpin karena dalam pelaksanaannya terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden/pemimpin besar revolusi
Pelaksanaan politik luar negri bebas aktif yang cenderung memihak komunis
Manipol USDEK(mani festo politik, undang – undang dasar 1945, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian nasional indonesia
Demokrasi Pancasila
Terjadinya perubahan pemerintahan yang sentralistik bahkan menjurus pada otoriter yang ditandai dengan adanya praktik KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dalam pemerintahan
Penyimpangan yang terjadi diantaranya
Pelaksanaan perekonomian cenderung monopolitik, artinya kelompok tertentu yang dekat dengan elit kekuasaan mendapat prioritas khusus yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial
Mekanisme hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahaan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan, akibatnya menghambat pemerataan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab
Undang – undang tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai sehingga memberi peluang terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme serta terjadinya penyalah gunaan wewenang,pelecehan hukum, dan mengabaikan rasa keadilan

Demokrasi pancasila
Pemerintahan diharapkan lebih transparan dan memberi keleluasaan bergerak bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku
Hal – hal yang harus lebih ditekankan dalam pelaksanaan demokrasi pancasial pada masa reformasi adalah
Penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik, lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial
Terdapat pembagian secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
Penghormatan terhadap keberagaman asas, ciri, aspirasi, proses pembentukan, dan program partai politik yang multi partai
Optimalisasi hak – hak DPR dalam melakukan tugasnya sebagai pembuat undang –undang maupun dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan

BACA JUGA :   Nenek Menang Lotre dengan Hadiah Terbesar Rp 400 Miliar

Jelaskan pelaksanaan pemilihan umum pada masa orde baru dan orde reformasi!
Jawab:
Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997)
Dilaksanakan sekali untuk memilih partai
Tidak adanya pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislative secara langsung
Menggunakan asas atau semboyan LUBER (langsung, bebas dan rahasia)
Dilaksanakan secara tertutup
Demokrasi terpimpin

Pelaksanaan pemilu pada masa orde reformasi
Dilaksanakan dua hingga tiga tahapan (satu tahapan untuk memilih partai dan legislatif secara langsung oleh rakyat)
Menggunakan asas atau semboyan LUBER JURDIL (langsung, bebas, rahasia serta jujur dan adil)
Bersifat demokrasi
Demokrasi money politik

Jelaskan perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat!
Jawab:

Demokrasi liberal
Mempercayai adanya Tuhan
Mengakui adanya persamaan dasar dan menghargai pemikiran manusia
Mengutamakan kepentingan individu

Demokrasi komunis
Tidak percaya adanya Tuhan
Memperbolehkan tindak kekerasan
Tidak mengakui adanya HAM
Perekonomian diatur oleh pusat
Kekuasaan dipegang oleh satu golongan

Sebut dan jelaskan asas-asas pemilihan umum di Indonesia!
Jawab:
Asas langsung, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tingkatan.
Asas umum, berarti pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi
Asas bebas, berarti warga Negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari siapapun dengan cara apapun.
Asas rahasia, berarti setiap pemilih dijamin tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya.
Asas jujur, berarti dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dna pemantau, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas adil, berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Bagikan Yok!
%d blogger menyukai ini: