Oktober 26, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

Patriotisme Muslim Indonesia, Antara Cita-Cita, Realita dan Tantangannya

Patriotisme Muslim Indonesia, Antara Cita-Cita, Realita dan Tantangannya
Jangan pernah tanyakan apa kontribusi umat Islam di Indonesia! Bukan hanya soal jumlah sumber daya manusianya yang mencapai 250 juta di tahun 2014 atau 87% penduduk Indonesia. Tapi sejak era perjuangan memerdekakan negeri dari kaum imperialis asing, umat Islam selalu mampu memosisikan diri sebagai the agent of changes. Sekadar contoh, peristiwa perang Padri, lahirnya Resolusi Jihad yang melahirkan pertempuran 10 November 1945, dan catatan-catatan sejarah lainnya tidak lepas dari kontribusi para patriot muslim Indonesia. Menjadi sangat logis jika kemudian kaum patriot muslim di Indonesia ingin menuntaskan perjuangannya dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara, atau sekurang-kurangnya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ruh perjuangan bangsa dengan segala sistemnya. Istilah lainnya adalah mengislamkan ideologi bangsa. Inilah tugas besar generasi muda Islam Indonesia yang diwariskan para pendahulunya. Mampukah?
Upaya untuk menempatkan Islam hanya di ruang individu, bukan pada dimensi kebangsaan, sesungguhnya bukan fenomena baru. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia belum lagi diproklamirkan, pertarungan pemikiran tentang hubungan antara Islam dan kebangsaan sudah mewarnai berbagai ruang diskusi. Adu argumentasi tersebut sering berkembang menjadi friksi hingga membentuk polarisasi politik antara kubu Islam dengan kubu nasionalis. Seolah-olah, Islam dan kebangsaan adalah dua kutub terpisah yang selalu mengalami disharmonisasi.
Sebagaimana termuat dalam buku “Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab” karya Dr Adian Husaini, telah beberapa kali terjadi polemik antara mereka yang menginginkan adanya pemisahan antara agama dengan negara (sekularis) dengan yang menghendaki Islam menjadi fundamen kehidupan berbangsa (sebut saja Islam nasionalis). Terpopuler adalah adu wacana antara Soekarno dan A. Hassan, tahun 1940. Saat itu, Soekarno berpredikat sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, sedangkan A. Hassan dikenal sebagai ulama pendiri Persatuan Islam (Persis) dan juga guru Mohammad Natsir.
Dalam majalah “Pandji Islam” nomor 12 dan 13 tahun 1940, Soekarno menulis artikel “Memudakan Islam” yang banyak menyanjung langkah sekularisasi Musthafa Kemal Attaturk di Turki. Soekarno menyebut sekularisasi tersebut sebagai langkah “paling modern dan radikal”. Dalam tulisannya, Soekarno mengatakan,”Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan berarti Islam dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, tidak kepada negara. Salah kalau kita mengatakan bahwa Turki anti agama, anti Islam. Salah kalau kita samakan Turki dengan Rusia misalnya.” Soekarno juga mengutip pendapat Mahmud Essey Bey, Menteri Kehakiman Turki saat pengoperasian Civiele Code Swiss,”Manakala agama dipakai buat memerintah masyarakat-masyarakat manusia, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum ditangannya raja-raja, orang-orang zalim dan bertangan besi.” Soekarno pun mengambil kesimpulan sangat jelas dari tulisannya dengan menuliskan bahwa untuk keselamatan dunia dan kesuburan agama –bukan untuk mematikannya– urusan dunia diserahkan kepada pemerintah dan urusan agama diberikan kepada yang mengerjakan agama. Sebagaimana kata bibel,”Geef den Keizer wat des Keizers is, en God wat Godes is.”
Tulisan Soekarno itu segera mengundang reaksi keras dari A. Hassan. Tokoh Islam tersebut segera menulis kontrawacana di majalah yang sama. Berjudul “Membudakkan Pengertian Islam, Hassan mengriktik logika Soekarno sebagai “logika otak lumpur”. Menurut A. Hassan, sebagian besar pejabat rezim Attaturk adalah ahli maksiat. Tetapi justru itu yang disanjung Soekarno sebagai tindakan paling modern dan radikal. Rezim Attaturk dikenal esktrim dalam menerapkan sekulariasi. Bukan hanya menghapus hukum-hukum Allah, tetapi juga mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa Turki. A. Hassan juga membantah pendapat Soekarno yang mengatakan pengaruh Islam di Turki justru hilang karena diurus pemerintah. Realita mengatakan yang terjadi sebenarnya adalah penguasa Islam di Turki saat itu tidak menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Agama hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi bukan berarti Islam gagal mengurus negara. Yang terjadi adalah penyalahgunaan Islam sebagaimana bisa pula terjadi pada paham lain, termasuk paham kebangsaan yang dianut Soekarno. A.Hassan kemudian mencoba membalikkan pola berpikir Soekarno dengan pertanyaan,”Bila suatu negara atau kerajaan telah menjadikan Islam sebagai penghambat kemajuan dan hilang pengaruhnya, maka siapa yang bersalah, negara (penguasa) atau agama? Kalau di suatu tempat paham kebangsaan dijadikan alat memecah belah, maukah saudara Sokearno membuang dan menyingkirkan paham kebangsaan dengan alasan yang sama?” A. Hassan kemudian menyatakan kontra terhadap pola pikir yang mengatakan bahwa jika agama dipakai untuk memerintah akan digunakan sebagai alat penghukum oleh rezim yang zalim. Hassan menulis,” kalau raja-raja, orang-orang zalim dan bertangan besi menggunakan Islam sebagai alat penghukum dengan cara yang zalim, apa ini berarti agama tidak mampu menjadi hukum negara? Tidakkah pembaca perhatikan, berapa banyak raja, orang-orang zalim dan bertangan besi menggunakan hukum buatan manusia untuk memeras, menindas, dan menganiaya rakyat? Lihat saja Prancis sebelum revolusi besar. Lihat juga Rusia sebelum dan sesudah menjadi komunis. Lihat juga di negara-negara lain, niscaya akan ditemukan panggung sejarah penuh dengan kekejaman raja dengan menggunakan hukum buatan manusia.”
Perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia juga mencatat terjadinya dinamika politik yang diwarnai perdebatan sengit dalam sidang-sidang perumusan dasar negara dan konstitusi. Sebagaimana telah diketahui dalam berbagai literatur sejarah, ujung dari benturan pemikiran tersebut adalah terumuskannya konsep kompromistis yaitu dengan menghilangkan tujuh kata,”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila pertama Pancasila, preambule dan batang tubuh UUD 1945.
Meski kompromi tersebut terkesan dipaksakan, namun kenegarawanan dan patriotisme tokoh-tokoh Islam patut dipuji. Sikap ini diantaranya ditampakkan oleh Natsir dalam makalahnya,”Apakah Pancasila Bertentangan dengan Ajaran Al Qur’an?” Melalui tulisannya tersebut, Natsir berpandangan bahwa antara Pancasila dan Islam tidak a priori namun juga tidak identik. Pancasila mengandung nilai-nilai Islam, namun Pancasila bukan Islam. Natsir berkeyakinan bahwa dalam Islamlah Pancasila yang memiliki ide Ketuhanan Yang Maha Esa akan hidup subur asalkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bukan hanya sekadar buah bibir. Bila sila pertama ini tidak hidup dalam realita berarti sila ini telah lumpuh. Bila sila pertama saja sudah lumpuh apalagi tumbang, seluruh isi Pancasila akan hampa. Yang tersisa hanya kerangka Pancasila yang bisa dipergunakan untuk menutupi perbuatan-perbuatan tidak berkesusilaan.
Peringatan Natsir inilah yang perlu digarisbawahi. Meski tidak ada yang bisa menafikan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nadi dari keempat sila lainnya tidak apriori dengan paham ketauhidan dalam Islam, namun upaya-upaya untuk memisahkan Islam dari Pancasila sebagai ideologi bangsa masih terus dilakukan hingga saat ini. Baca saja tulisan Tabloid Reformata edisi 103 tahun 2009 yang mempersoalkan penerapan syariat Islam dalam sejumlah produk perundang-undangan di Indonesia. Para anggota DPR yang saat itu sedang menyusun RUU Makanan Halal dan RUU Zakat dikatakan akan meruntuhkan Pancasila dan NKRI. Dengan bahasa tendensius, tabloid tersebut mengatakan,”Para pihak yang memaksakan kehendaknya ini, dengan dalih membawa aspirasi kelompok mayoritas, saat ini telah berpesta pora di atas kesedihan kelompok masyarakat lain, karena ambisi mereka, satu demi satu berhasil dipaksakan. Entah apa jadinya negara ini nanti, hanya Tuhan yang tahu.” Perjuangan kelompok Islam phobia –sebut saja demikian– untuk menjauhkan Islam dari ruang lingkup kebangsaan, seakan tak pernah kenal kata menyerah. Masih lekat di ingatan saat mereka menentang disahkannya RUU Sistem Pendidikan Nasional yang mengakomodir aspirasi umat Islam agar setiap satuan pendidikan menyediakan guru agama untuk masing-masing agama yang dianut para siswanya agar terhindar praktik pemurtadan di lembaga pendidikan. Tak cukup sampai disitu, semboyan “Ini negara Pancasila, bukan negara Islam” juga kerap terpampang di atas bentangan spanduk demi menolak penutupan area prostitusi, lokalisasi judi, dan tempat-tempat maksiat lainnya.
Dari contoh-contoh di atas, bisa dimunculkan pertanyaan-pertanyaan: Apakah Tuhan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila adalah Tuhan yang anti makanan halal, anti zakat, pro pemurtadan, dan pro prostitusi, pro judi, pro minuman keras dan narkoba, pro maksiat? Inilah yang dimaksud Natsir. Pancasila dengan sila pertama yang dilumpuhkan. Sehingga bisa dijadikan kedok untuk menutupi pemikiran dan perilaku yang kontra Pancasila itu sendiri.
Lumpuhnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila juga bisa dilihat dari tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Corruption Perseptions Index (CPI) 2015 yang dirilis oleh lembaga Transparency International, Indonesia berada ada peringkat ke 88 dari 168 negara terbersih sedunia. Dengan demikian, Indonesia berada peringkat ke 81 dalam daftar negara terkorup sedunia. Dibandingkan dengan sesama negara benua Asia Tenggara, “prestasi” Indonesia di bidang korupsi masih “lebih spektakuler” daripada Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Data CPI tersebut dapat dipersepsikan sebagai sebuah ironi. Sebagai bangsa yang tidak menganut Machiavelisme politik dan mengaku berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menyertakan Tuhan dalam dimensi politik kekuasaan. Tetapi jika kekuasaan dan nilai Ketuhanan dianggap tidak memiliki relevansi sehingga memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dipandang sebagai satu-satunya tujuan politik dengan menafikan nilai moral Ketuhanan – sebagaimana pandangan Nicholo Machiavelli dalam bukunya “Il Pricipie”, maka peluang terjadinya abuse of power akan semakin besar. Karena nilai moral Ketuhanan yang terimplementasikan dalam sistem akan menjadi batasan dalam penggunaan kekuasaan. Jika kekuasaan semakin absolut, semakin tidak ada batasan, maka tingkat penyelewengannya juga akan cenderung semakin absolut (power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely – teori Lord Acton).
Berangkat dari segala realita negatif yang terjadi di Indonesia, maka segala diskusi terkait nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia sudah saatnya dikembalikan ke persoalan paling elementer, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagaimana telah diuraikan di atas, meski Pancasila tidak identik dengan Islam, namun Pancasila yang urat nadinya ada pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah bisa dipertentangkan dengan nilai-nilai Islam. Maka sudah seharusnya perjuangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Isla dengan ideologi bangsa dan semua sistemnya sebagaimana telah dirintis para patriot muslim di era kemerdekaan, ditindaklanjuti oleh generasi-generasi Islam selanjutnya.
Namun demikian, harus disadari bahwa dalam setiap perjuangan akan menghadapi tantangan. Polemik dan kontroversi akan selalu mewarnai dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Tapi tetaplah harus diyakini bahwa perjuangan untuk mengawal ideologi bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan nilai-nilai Islam bukanlah sebuah kesalahan. Bukankah kaum imperialisme asing dulu juga mengusung misi Gospel selain Gold dan Glory? Mengapa umat mayoritas yang memiliki catatan kontribusi sangat panjang untuk bangsa ini tidak boleh memperjuangkan nilai-nilai luhur agamanya untuk kemaslahatan bangsa? Kalau tidak dihidupkan dengan Islam, Pancasila mau dihidupkan dengan apa? Apakah ideologi komunis berketuhanan Yang Maha Esa? Apakah ideologi liberalis kapitalis berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Bagaimana strategi perjuangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ideologi bangsa Indonesia dengan segala sistemnya? Sederhana saja. Yang paling penting adalah mengingat dan mengaplikasikan selalu esensi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya di ruang pribadi atau di tempat-tempat ibadah, tetapi juga di ruang-ruang publik, termasuk di instansi pemerintahan, di gedung DPR/DPRD, di ruang kerja kepresidenan dan kementrian, di organisasi-organisasi kemasyarakatan dan politik, pendek kata di mana saja. Jika ini yang terjadi, maka bisa dipastikan Indonesia akan benar-benar menjadi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan negara yang gemar meneriakkan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, namun semuanya itu hanya lips service belaka karena mengamputasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagikan Yok!
BACA JUGA :   Asal mula Ngarot di Indramayu
%d blogger menyukai ini: