• Sen. Sep 27th, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

MAKAKALAH LEMBAGA HUKUM PEMBUAT UNDANG-UNDANG,PENGADILAN, ADVOKAT DAN POLISI (3)

BySri Hidayati

Sep 9, 2021

C. Tugas dan Wewenang
1. Lembaga Pembuat Undang-Undang
Lembaga-lembaga negara yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Kementerian Negara, MA, BPK, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, bank sentral, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah forum khusus (forum privilege) untuk melakukan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenanganya sebagai lembaga negara penjaga konstitusi (the Guardian of Constitutions) dan penafsiran konstitusi (Constitution interpretationi,55 maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; a. Memutus pembubaran partai politik;
b. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
c. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan!atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
2. Pengadilan
Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas. Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dijelaskan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 79, 80, 81 di dalam pasal-pasal tersebut diperinci tugas praperadilan itu meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:
1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
3) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

  1. Advokad
    Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.
    Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:
    a. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
    b. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
    c. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
    d. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
    e. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
    f. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    g. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
    h. Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
    i. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
    j. Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
    k. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
    l. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum.

  2. Polisi
    Sebagaimana diatur`dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masayaraka. terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.
    Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam
    UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

  3. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  4. menegakkan hukum; dan
  5. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA :   Perempuan Yang Selalu Dipertanyakan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Secara normatif. Undang-Undang didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Penegakan hukum dijalankan oleh pemerintah dan pengadilan. Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Dari sepanjang waktu definisi advokasi dapat berubah-ubah tentang kekuasaan dan politik.
Lembaga pembuat Undang-Undang adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai kalangan politik. Hasil dari lembaga lesgislatif sendiri seharusnya bersifat netral akan tetapi pada kenyataanya banyak hasil dari lembaga tersebut yang tidak lagi bersifat netral. Menegenai peraktek pembuatan Undang-Undang di Indonesia tercantum pada UU No.5 Tahun 1960. Sebelum Pengadilan Tinggi Semarang Dibentuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 pasal 4. “Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau profesinya disebut dengan nama Officium Nobile (profesi yang mulia)”. Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Pertengahan zaman Romawi bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen. Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pembuat UU Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 1. Memutus pembubaran partai politik;
2. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
3. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:
1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:
1. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
2. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
3. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
4. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
5. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
6. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
8. Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
9. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
10. Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
11. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
12. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cumacuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum
Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:
1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA :   Mencuri Di Rumah Pendeta, Dua Anak Berhadapan Dengan Hukum

DAFTAR PUSTAKA
Ishaq, 2010. Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika,
Kadafi, Binziad Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung
Jawab Profesi Hukum di Indonesia,(Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
Langgeng, Setyo Maret 2018, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Advokad, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Vol. 1
Mahkamah Agung Replubik Indonesia, 2021. Sejarah Pengadilan; Pengadilan Tinggi Semarang, Selasa, 9 Maret 20:24 WIB
Mukhlis, Maret 2011, Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam Memutus dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Penulis Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam. Vol. XIII
Musfa’ah, Nur Laila dkk, 2004, Peradilan Agama di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
N, Hernawan S. Kewenangan Lembaga Pengadilan Dalam Menetapkan Sah Atau
Tidaknya Status Tersangka Khasus Korupsi di Sidang Peradilan. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Vol. 8
Nadapdap, Binoto 2008,Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat, Jakarta: Jala Permata,
Rahardjo, 1990 Hukum dan Perubahan Sosial, (Jakarta Kompas Media
Nusantara,)
Rahardjo, Satjipto, 2007 Membedah Hukum Progresif, Cet. II (Jakarta: Kompas Media Nusantara)
Rahardjo, Satjipto, 2009 Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional,
(Yogyakarta: Genta Publishing)
Rizal, Jufrina 2003, Sosiologi Perundang-Undangan dan Pemanfaatannya, No. 3 , September.
Soekanto, Soerjono, 1990 Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Gafindo Persada)
Tasaripa, Kasman 2013. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, V0ol. 1
Wlas, Lasdin , 1989 Cakrawala Advokat Indonesia, Yogyakarta: Liberty https://www.polri.go.id/tentang-sejarah. Diakses pada 9 Maret 2021 pukul 22:50

Bagikan Yok!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *