• Ming. Sep 19th, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

MAKAKALAH LEMBAGA HUKUM PEMBUAT UNDANG-UNDANG,PENGADILAN, ADVOKAT DAN POLISI

BySri Hidayati

Sep 4, 2021

MAKAKALAH
LEMBAGA HUKUM. PEMBUAT UNDANG-UNDANG,
PENGADILAN, ADVOKAT DAN POLISI
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum Dosen Pengampu: Muhammad Ulil Abshori, M.H.

Disusun Oleh :
Sulthon Khanifan 33010180109
Andriya Maulana 33010190003
Sri Hidayati 33010190165

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
2020

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa’atnya di akhirat nanti.
Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum.
Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat.Terima kasih.
Wssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatiga, 2 Maret 2021

Tim Penulis

ii

DAFTAR ISI COVER……………………………………………………………………………………………………. i KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN 3
A. Pengertian 3
B. Sejarah 5
C. Tugas dan Wewenang 18
BAB III PENUTUP 23
A. Kesimpulan 23

DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada dasarnya setiap orang yang melanggar hukum akan dikenai sanksi mulai dari ringan sampai berat, dari teguran sampai kurungan. Agar hukum yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka diperlukan lembaga hukum sebagai alat dalam menjalankannya. Hukum yang ada di Indonesia sendiri telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lembaga hukum tersebut harus menegakkan hukum agar tercipta tatanan masyarakat. Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia dan juga ketidakadilan ketika rakyat kecil berurusan dengan hukum membuat sebagian rakyat merasa ragu terhadap hukum yang ada di negerinya sendiri. Masyarakat seringkali mempertanyakan sila ke-5. Lembaga hukum sebagai badan usaha yang membuat, melaksanakan dan menegakkan hukum. Lembaga hukum di Indonesia antara lain yang dibahas yaitu lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, advokat, dan kepolisian.
Berdasarkan uraian tersebut pemakalah sedikit membahas pada makalah ini mengenai lembaga hukum antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, advokat dan polisi. Diharapkan dapat makalah ini dapat dijadikan sebagai pembelajran terutama bagi pemakalah.

BACA JUGA :   Pentingnya Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian lembaga hukum. pembuat undang-undang, pengadilan, advokat dan polisi?
2. Bagiamana sejarah lembaga hukum. pembuat undang-undang, pengadilan, advokat dan polisi?
3. Apa saja tugas dan wewenang lembaga hukum. pembuat undang-undang, pengadilan, advokat dan polisi?

C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian lembaga hukum. pembuat undang-undang, pengadilan, advokat dan polisi?
2. Memahami sejarah lembaga hukum. pembuat undang-undang, pengadilan, advokat dan polisi?
3. Mengetahui tugas dan wewenang lembaga hukum. pembuat undangundang, pengadilan, advokat dan polisi?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian
1. Lembaga Pembuatan UU
Secara normatif. Undang-Undang didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Mengingat undangundang merupakan peraturan perundang-undangan, maka pembentukan undang-undang dapat diartikan sebagai pembuatan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

2. Pengadilan
Penegakan hukum dijalankan oleh pemerintah dan pengadilan. Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum seperti; memberi penyuluhan, dan bimbingan hukum dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum. Pengadilan memproses sengketa tersebut melalui tahapan-tahapan tertentu sampai pada putusan. Putusan itulah bentuk konkrit keadilan terkait dengan sengketa tertentu dan subjek hukum tertentu yang mengalami kerugian terkait dengan hak yang dimilikinya.
3. Advokasi
Dari sepanjang waktu definisi advokasi dapat berubah-ubah tentang kekuasaan dan politik. Ketika ada suatu kelompok yang terlibat dalam pengaruh kebijakan mereka mengembangkan definisi-definisi kerja tentang advokasi yang kemudian menjurus ke pemahaman dan penjelasan yang lebih luas tentang itu.
Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukumdalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum.
Profesi adfokat dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.
Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM. Selain dalam proses peradilan, peran advokat terlihat di jalur profesi di luar pengadilan.
Pelaksanaan bantuan hukum pleh advokat kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum, dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat.

Bagikan Yok!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *