• Kam. Sep 16th, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

Memanusiakan Guru Honorer

ByYudhaWardhana

Sep 1, 2021

Selain buruh, guru honorer adalah kalangan masyarakat yang paling sering menjadi sasaran terpaan angin surga. Janji mengangkat status sosial ekonomi selalu menjadi komoditas politik yang “dibeli” para guru honorer dari politisi-politisi pemburu kursi. Namun kisah setelahnya ternyata tak seperti cerita di atas panggung sandiwara yang mudah berubah. Nasib guru honorer masih sangat banyak yang sama saja. Kampanye berlalu, janji kesejahteraan tak kunjung berlaku. Kemerdekaan dari ketidakberdayaan belum juga bisa diproklamasikan. 

Terpublikasikannya video bercaption “Nasib Guru Honorer, Kerjaannya Serius, Gajinya Main-Main” hanyalah satu bukti belum sepadannya apresiasi terhadap guru honorer yang ikut berjuang demi cerdasnya kehidupan bangsa. Dalam video tersebut diketahui besarnya gaji kotor seorang guru honorer dengan total 6  jam mengajar dan memegang posisi sebagai kepala Laboratorium IPA hanya Rp 315.000. Setelah dipotong angsuran koperasi dan potongan sosial, gaji netto yang diterimanya tinggal Rp 213.000. Walaupun tidak diketahui guru yang mengunggah video tersebut sudah berkeluarga atau belum, namun menjalani hidup 1 bulan dengan uang 213.000 seperti seorang petualang yang hanya memiliki sedikit bekal namun dituntut bisa survive di dalam hutan belantara. 

Beberapa bulan sebelum viralnya video tersebut, ada juga seorang guru honorer dari Bone, Sulawesi Selatan, yang dipecat pasca mengungkap ke publik melalui media sosial tentang besaran gajinya. Nasibnya lebih miris. Diketahui guru tersebut menerima gaji Rp 700.000 dalam 4 bulan. Berarti bila dipukul rata, dia hanya mendapat gaji Rp 175.000 per bulan. Memang kemudian terjadi mediasi sehingga guru yang telah mengabdi selama 16 tahun itu bisa kembali mengajar. Namun persoalan minimnya penghasilan dan pengubahan status kepegawaian tetap tidak berujung solusi. 

Satu hal yang masih terus diperjuangkan para guru honorer adalah pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dengan status tersebut diharapkan akan membuat status dan kesejahteraan semua guru honorer menjadi lebih jelas dan lebih baik. Setidaknya, gaji yang mereka terima lebih sebanding dengan beban tanggung jawab mereka dan bisa digunakan untuk membiayai hidup tiap bulannya. Mereka yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden selalu menyampaikan janji akan berupaya memenuhi harapan guru honorer tersebut bila terpilih memimpin pemerintahan negeri ini. Namun realisasi dari janji tersebut hingga kini masih terus dipertanyakan kepastiannya. Guru-guru honorer tentu tidak ingin selalu dijadikan bahan kampanye politik lima tahunan yang hanya bermuara pada janji. 

BACA JUGA :   Rekomendasi 3 wisata yang populer di kota pematang siantar

Nestapa yang dialami guru honorer ibarat air susu dibalas tuba. Mengacu pada penuturan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim, guru honorer bisa dipersepsikan sebagai “juru selamat” di tengah kekurangan stok guru bertatus ASN. Tanpa adanya guru honorer bisa dipastikan proses pembelajaran di semua sekolah akan lumpuh karena banyak kelas yang ada siswanya tetapi tidak ada gurunya. Bahkan jumlah guru honorer di Indonesia, berdasarkan data kemendikbud hampir separuh dari guru berstatus Pegawai Negeri Sipil. Dari 3.357.935 orang guru di Indonesia, 1.607.480 berstatus PNS dan 728.461 guru berstatus honorer.

Memang ada aturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 Jo PP No 43/2007
yang melarang semua daerah melakukan perekrutan guru dengan status honorer. Namun jika norma hukum itu diterapkan, timbul masalah dilematis. Bagaimana dengan kebutuhan jumlah guru yang tidak terpenuhi oleh guru berstatus PNS? Kalau dihubungkan dengan data jumlah guru yang dirilis kemendikbud, angka kebutuhan jumlah guru yang tertutup dengan keberadaan honorer bisa mencapai 800.000 orang.

Begitu mendesaknya kebutuhan akan keberadaan guru, banyak sekolah yang mengambil jalan pintas. Diungkapkan pula oleh Muhammad Ramli Rahim, banyak sekolah di daerah yang menrekrut guru honorer tanpa memberikan kejelasan status karena tidak ada legalitasnya baik itu berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah maupun SK Kepala Sekolah. Tetapi kenyataannya guru tanpa status itu mendapat jam mengajar di kelas. Ironisnya, ketidakjelasan status guru honorer ini justru lebih banyak terjadi di sekolah negeri. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada perbedaan fasilitas yang diterima tetapi juga masa depan guru tersebut. Guru honorer yang tidak memiliki legalitas berupa SK tentu akan sangat sulit untuk bisa diangkat menjadi ASN. Dampak lainnya, jika suatu saat ada aturan hukum yang memungkinkan guru honorer bisa menerima gaji setara UMR, guru tanpa status legal yang berarti tidak terdaftar, tidak akan terakomodasi aturan tersebut.

BACA JUGA :   Keluarga segalanya

Problem yang tak kalah meresahkannya adalah besar gaji per bulan. Menurut kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kondisi pandemi, lebih dari setengah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sedangkan dalam kondisi normal tidak boleh lebih dari 50 persen. Padahal dana BOS tahun 2021 yang bisa diterima setiap SD antara Rp 900.000 – Rp 1.960.000, SMP antara Rp.1.100.000 – Rp 2.480.000, dan SMA antara R. 1.500.000 – Rp 3.470.000. Dari sini bisa dibayangkan berapa besar gaji yang akan dibagikan secara proporsional kepada guru honorer.

Merangkum semua permasalahan terkait nasib guru honorer, solusi pertama yang bisa dilakukan adalah menghentikan praktik pengangkatan guru honorer tanpa status legal. Terhadap guru honorer yang memiliki status legal berupa SK, perlu dibuat aturan hukum yang mengatur  besar gaji yang lebih menesejahterakan. Pemberian peluang alih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun Pegawai Negeri Sipil juga bisa dilanjutkan tanpa adanya resiko pemecatan sebagaimana dialami 4 guru honorer di kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Pada akhirnya, apapun kebijakan yang diambil, guru honorer perlu kejelasan dan kepastian. Mereka tidak ingin nasib mereka digantung oleh janji setiap terjadi kontestasi politik. Bagaimanapun mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa tetapi bukan tanpa bayaran manusiawi. Jangan sampai timbul persepsi bahwa perlakuan terhadao guru honorer merupakan praktik perbudakan di zaman modern.

Bagikan Yok!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *