• Ming. Sep 19th, 2021

IMBICOM

Tulisanmu Suaraku Suaramu Suara Kita

Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Untuk Apa?

ByAgung Prasetyo

Agu 7, 2021 ,

Dewan perwakilan rakyat(DPR) yang mewakili aspirasi rakyat dan dipercayakan sebagai penyambung lidah rakyat di parlemen dan bertugas dalam membuat regulasi yang pro terhadapa rakyat. namun fenomena yang ada di akhir pemerintahan jokowi dan jusuf kalla,Dpr seperti kehilangan jati dirinya sendiri. Beberapa rancangan undang-undang yang telah mencoreng nama baik dpr sendiri, regulasi yang betu-betul tidak pro terhadapa rakyat yang membuat rakyat merasa dikhianati oleh wakilnya sendiri, sehingga membuat rakyat Indonesia murka terhadap dpr.
Janji-janji yang diutarakan wakil rakyat sangat tidak sesuai dengan apa yang di lakukannya ketika menjabat sebagai wakil rakyat di parlemen, rakyat memilih wakilnya di parlemen Karena rakyat ingin diperjuangkan kepentingannya dalam setiap regulasi maupun kebijakan. Pesan untuk dewan perwakilan rakyat “jaga kepercyaan rakyat terhadap dirimu sebab rakyat memilihmu Karena janjimu kepadanya ketika kau telah menjabat”
Di akhir pemerintahan jokowi dan jusuf kalla banyak menuai pertanyaan terkhusus pada kepengurusan dan kerja dewan perwakilan rakyat.di akhir bulan oktober mendatang akan dilaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden beserta kabinet kerjanya dan setelah seluruh rakyat indonesia melalui pemilu serentak di bulan april lalu maka wakil rakyat yang terpilih juga akan di gantikan dengan orang yang baru pula, ini berarti masa sekarang adalah masa-masa terakhir bakti dewan perwakilan rakyat, seharusnya di akhir masa jabatannya dewan perwakilan rakyat menggunakan kekuasaan itu untuk membuat regulasi yang pro terhadapa rakyat namun faktanya dewan perwakilan rakyat telah menodai dan menyalahi apa fungsi dan tugas sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.
Rancangan undang-undang yang menuai banyak pertanyaan di kalangan akademisi, mahasiswa ialah Ruu pertanahan, Ruu kpk, Ruu kuhp, Ruu ketenaga kerjaan , Ruu permasyarakatan, Ruu pertambangan minerba. semua rancangan yang di buat, terdapat beberapa pasal yang sangat tidak pro terhadap rakyat, contohnya di dalam Ruu pertanahn pasal 91 dalam draft rancangan undang-undang pertanahan menyebutkan bahwa “barang siapa yang berusaha menghalangi petugas atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya maka dapat dipidanakan”.sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) huruf C atau orang suruhannya maka akan dipidanakan selama 2 tahun dan denda maksimal 500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah). dari regulasi inilah membuat kemarahan mahasiswa kepada dewan perwakilan rakyat. Namun, jokowi telah memberikan pernyataan bahwa ia telah meminta kepada dewan perwakilan rakyat republik Indonesia untuk menunda pengesahan undang-undang yang dimaksud, pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di istana merdeka Jakarta.
seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia membuktikan kepedulian mereka kepada rakyat dengan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan dukungan para petinggi kampus dan dukungan terbesar dari rakyat Indonesia, ini membuat spirit mahasiswa bertambah dalam perjuangannya turun ke jalan. gerakan mahasiswa yang telah lama hilang dalam tidurnya kini mereka membuktikan bahwa mahasiswa yang dulu Dan mahasiswa yang sekarang masih memperjuangkan nasib rakyat dan Tak melupakan fungsi dari mahasiswa itu sendiri yaitu penyambung lidah rakyat, dalam usaha penyampaian aspirasi mahasiswa di setiap daerah banyak yang berhasil menyegel Kantor Dprd di daerah dan meminta untuk menolak rancangan undang-undang yang di maksud. Namun dalam beberapa aksi mahasiswa di beberapa daerah banyak menimbulkan korban, contohnya aksi mahasiswa di kabupaten kendari provinsi sulawesi tenggara, yang salah Satu rekan mahasiswa meninggal dunia. Randi adalah mahasiswa yang meninggal dunia pada aksi tanggal 26 September 2019 yang mati tertembak, di bagian dada. entah ini adalah salah satu bentuk tindakan arogansi pihak keamanan ataupun hal yang sudah di rencanakan. namun setelah kejadian ini kapolda sulawesi tenggara di copot dari jabatannya.
Dari regulasi yang tidak pro terhadap rakyat sehingga terjadi bebeapa konflik antara mahasiswa dengan pihak keamanan yang belum berkesudahan dan peristiwa ini menimbulkan masalah baru, sasaran tindakan beralih ke pihak keamanan dari gerakan mahasiswa dan akibat dari rancangan undang-undang ini sepertinya Indonesia di buat sibuk dengan masalah-masalah yang di buat para pemangku kebijakan sendiri.
Dewan perwakilan rakyat seharusnya dapat melihat akar masalah dari problem-problem yang terjadi di negeri ini. Namun, para wakil rakyat sudah tidak perduli lagi terhadap rakyatnya sendiri. ini membuktikan bahwa kinerja Dewan perwakilan rakyat tidak becus Dan sudah tidak dapat dipercaya lagi dalam membuat regulasi yang mementingkan rakyat.seharusnya Dewan perwakilan rakyat dapat membawa kepentingan rakyat dalam setiap regulasi maupun kebijakan yang di buat.
Demo mahasiswa meletup di beberapa daerah dan menyuarakan sikap ‘mosi tidak percaya’ lagi kepada Dewan perwakilan rakyat Karena esensi dari Dewan perwakilan rakyat telah hilang dan Dpr sudah kehilangan arah dan sepertinya Dpr sudah kehilangan jati dirinya sendiri.

Bagikan Yok!
BACA JUGA :   Polemik Overfishing dan Ancaman Nelayan Tradisional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *